kehutanan

Writing away with Blog.com

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN tentang hutan kemasyarakatan

| 1 Comment

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal 93 ayat (2), pasal 94 ayat (3), pasal 95 ayat (2), pasal 96 ayat (8), dan pasar 98 ayat (3) Peraturan pemerintah ayat 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan kemasyarakatan.

Mengingat :

  1. Undang-undang no. 5 Tahun 1990 tentang konseervasi sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3419).
  2. Undang-undang nomor 23 tahun 1997tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699).
  3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 1999Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara nomor 3888). Sebgaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang.
  4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
  7. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.
  8. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
  9. Peraturan no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan yang dimaksud dengan :

  1. Hutan kemasyarakatan adalah utan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
  2. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
  3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
  4. Masyarakatan setempat adalah keatuan social yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas social dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
  5. Kelompok masyrakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat yang memenuhi ketentuan criteria sebagai kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati/walikota untuk diberdayakan.
  6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberdaannya sebagai hutan tetap.
  7. Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan  hutan yang dapat di kelola oleh kelompok atau gabungan kelompok setempat secara lestari.
  8. Penepatan areal kerja hutan kemasyrakatan adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.
  9. Fasilitas adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan tekhnologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian.
  10. Kawasan pengelolaan hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
  11. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.
  12. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatanyang selanjutnya disingkat IUPHK HKm adalh izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.
  13. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat social dan manfaat ekonomi secara optimal dengan cara tidak mengurangi fungsi utamanya.
  14. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
  15. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokoknya.
  16. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
  17. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di hutan produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami .
  18. Pemungutan hasil bukan hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.
  19. Pohon serbaguna (multi purpose trees species) adalah tumbuhan berkayu dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau  kulit dapat dimanfaatkan bagi penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, longsor. Budidya tanaman tersebut tidak memerlukan pemeliharaan intensif.
  20. Rencana kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana operasional dalam hutan kemsyarakatan.
  21. Rencana kerja IUPHHK HKm adalah rencana operasional pemanfaatan kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam hutan kemasyrakatan.
  22. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
  23. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat pemerintahan daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan.
  24. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Repubklik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Azas dan Prinsip

Pasal 2

  1. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan :
    a.     Manfaat dan lestari secara ekologi, ekinomi, social dan budaya.
  2. Musyawarah-mufakat.
  3. Keadilan.
  4. Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan prinsip :
    1. Tidak mengubah status dan funsi kawasan hutan.
    2. Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman.
    3. Mempertimbangkan keaneka ragaman hayati dan keanekaragaman budaya.
    4. Menumbuh kembangkan keanekaragaman komunitas dan jasa.
    5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
    6. Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama.
    7. Adanya kepastian hokum
    8. Transparansi dan akuntabilitas public.
    9. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakt setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan social yang terjadi di masyarakat.

Pasal 4

Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan den gan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi :

  1. penepatan areal hutan kemasyarakatan.
  2. perizinan dalam kutan kemasyarakatan.
  3. Hak dan kewajiban.
  4. Pembinaan, pengendalian da pembiayaan.
  5. Sanksi.

One Response

  1. di komen ya!! low da yang butuh di post mengenai kehutanan,,silakan masukan komentar anda!!

Leave a Reply